Hukum Tata Negara telah menjadi disiptin ilmu tersendiri yang selalu menarik dikaji seiring perubahan hukum, sosial, dan politik di suatu negara. Fikih Siyasah secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya, sedangkan Fikih Siyasah bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizo…
Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengembalikan hukum sebagai norma tertinggi baik bagi warga negara maupun pemerintah. Tantangan itu bisa dijawab jika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam buku ini, seperti apa faktoryang menyebabkan aparat administrator negara mengabaikan hukum? Mengapa terjadi perlakuan diskriminasi dalam setiap kebijakan penerapan hukum? Mengapa aparat pene…
Anggapan bahwa kekuasaan presiden Indonesia, setelah perubahan UUD 1945, sangat kecil ternyata tidak terbukti. Melalui penelitian yang mendalam disertai perbadingan dengan kekuasaan kepala negara dan / atau kepala pemerintahan di negara-negara maju di dunia mewakili kawasannya, yakni Amerika Serikat, rusia, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, RRC, Kuwait, dan Australia, diketahui kekuasaan Presiden…
Setiap keputusan tata usaha negara rentan menimbulkan sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan individu atau badan hukum perdata. Agar sengketa tersebut dapat diselesalkan dengan baik, tentunya diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang bagaimana menjalankan proses beracara pada pengadilan tata usaha negara. Disesuaikan dengan silabus satuan acara perkuliahan hukum acar…
Secara substantif Hukum Tata Usaha Negara memiliki karakter yang berbeda dengan hukum positif lainnya, baik muatan maupun hukum acaranya. Hukum Tata Usaha Negara memaparkan garis besar mengenai pemerintahan-defmisi, tindakan, perkembangan, hingga penegakan dan perlindungan terhadap warga negara (masyarakat). Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penye…
Buku ini merupakan buku teks bagi para siswa dan mahasiswa yang mendalami bidang hukum, pemerintahan, dan sosial politik. Pembahasan di dalamnya berusaha menggali dan memperdalam pengetahuan tentang asas-assas hukum tata negara serta hukum tentang hubungan negara dan masyarakat. Diantaranya membahas tentang sumber hukum tata negara, konstitusi negara, kekuasaan negara, pemerintahan negara, h…
-
Buku ini merupakan pengantar hukum tata negara yang menjelaskan tentang hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif kita. penjelasan dimulai secara komprehensif dari sisi definisi, metode hingga pada pergeseran orientasi yang terjadi dalam corak keilmuan bidang hukum tata negara dalam perkembangannya di indonesia.
-
Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia berdiri sebagai negara yang dinamis secara politik. Ada yang tetap, tak sedikit yang berubah. Bentuk negara kesatuan masih bertahan-dengan model otonomi daerah, tetapi dinamika demokrasi mengalami pasang surut, terlebih setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Alhasil, wajah Indonesia pun tak lagi seperti aslinya. Banyak polesan di sana-sini. Ada yang be…
judicial review merupakan bagian dari sistem cheks and balances yang ditetapkan Covention untuk melindungi kepentingan hak kepemilikan (property) terhadap kepentingan mayoritas.... sistem checks and balances dari konstitusi, dibangun di atas doktrin bahwa cabang pemerintahan rakyak tersebut tidak boleh berkuasa penuh, lebih-lebih dalam melaksanakan undang-undang yang menyentuh hak-hak kepemili…