Hukum adalah sekumpulan peraturan yang ditujukan kepada manusia dan masyarakat baik tertulis yang berisi perintah dan larangan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tata negara yakni seumpulan peraturan yang mengatur organisasi dalam suatu negara, hubungan antara alat perlengkapan negara atau instansi-instansi pemerintah dalam garis vertikal dan horizo…
Jika kita menelusuri dalanritteratur kepustakaan sudah diketahui oieh umum, kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu policy. Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam arti yang luas policy mempunyai dua…
Sejatinya, kebijakan fiskal dan moneter sangat dipengaruhi oleh perubahan politik dan kebijakan pembangunan nasional. Sebaliknya, pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter sangat memengaruhi keseimbangan ekonomi-politik nasional, regional maupun internasional. Kebijakan fiskal dan moneter ini diarahkan pada pengkondisian keseimbangan mikro dan makro dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (economy gr…
Negara Indonesia adalah negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena berdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berba…
Pendidikan Kewarganegaraan adalah matakuliah wajib pada semua program studi di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara; matakuliah pengem-bangan kepribadian yang memfokuskan pada pembentukan jati diri (character building) anak bangsa yang beragam sosial budaya, etnis, bahasa, agama, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh ni…
-
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi, khususnya tehnologi informasi, komunikasi serta transpoertasi, melaju amat cepat. dunia pun transparan, seolah satu negara dan negara lainnya tak terbatas. Kondisi ini bagaimanapun juga akan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat kita. Pendidikan dan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya untuk membangkit…
Addressee buku ini adalah para mahasiswa fakultas hukum, baik jenjang sarjana, magister, atau doktor yang mengambil minat hukum administrasi maupun mahasiswa program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik; pengajar hukum administrasi; aparatur pemerintahan; hakim administrasi (tata usaha negara); advokat; juga masyarakat umum yang ingin berperan serta dalam penyele…
Dengan jernih Fukuyama melakukan konseptualisasi peran negara di tengah berbagai kebingungan dalam memahami pergolakan peristiwa di awal abad ke-21, khususnya setelah Peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat serta terus berlanjutnya berbagai peristiwa yang mengancam umat manusia seperti perang sipil, bencana kelaparan, dan epidemi AIDS di berbagai belahan dunia. Peristiw-peristiwa ini ada…
Buku ini layak dibaca karena bukan hanya menguraikan tentang kaidah hukum dalam hubungan konsuler, namun juga mengulas beberapa isu terkini, antara lain fungsi hukum dan hubungan konsuler dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara suatu negara di luar negeri, persyaratan dan proses pembukaan perwakilan konsuler, pelaksanaan kekebalan dan keistimewaan perwakilan konsuler beserta para agennya,…
Setiap orang yang pernah belajar di Fakultas Hukum sudah barang tentu mempelajari ilmu negara sebagai pengetahuan pengantar untuk dapat lebih mendalami pengetahuan hukum positif di bidang ketatanegaraan pada tingkatan berikutnya. Ilmu negara menyajikan pokok-pokok bahasan yang bersifat abstrak-konseptual dan teoretis berkenaan dengan berbagai aspek negara. Padahal sebagaimana diketahui, unit si…
Konsep materi "Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah" telah diselesaikan dan memperoleh pengesahan dalam sidang Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiya pada 16 Juni 2015 di Jakarta. Setelah memperoleh perbaikan dan penyempurnaan oleh Panitia Pengarah Muktamar, maka draf materi tersebut dapat dipresentasikan dan memperoleh persetujuan dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47 pada tanggal 18-22 Syaww…
MR. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA (28 Februari 1911-15 Februari 1989) adalah Presiden yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan kedua Republik Indonesia setelah Ir. Soekarno -yang menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 18 Agus-tusl945— menyerah dan ditawan oleh tentara kolonial Belanda yang melakukan agresi II pada 19 Desember 1948. Statement ini bukanlah statement subjektif-emosional dari pe…
Konstitusi diyakini sebagai salah satu bahasan penting dalam ilmu hukum tata negara dan hukum tata negara positif. Pertama; dikenal sebagai sumber hukum dalam arti formal, konstitusi atau UUD merupakan salah satu sumber hukum terpenting dalam hukum tata negara. Kedua; sebagai kaidah dasar penyelenggaraan negara di Indonesia, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang masif. Bahkan, Bagir Manan dal…
-
Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglementdan peraturan pelaksanaannya. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, dan sumber hukum lela…
Apa yang dimaksud dengan Negara Hukum? Apakah konsep rechtsstaat sama dengan konsep the rule of law? Atau apakah konsep rechtsstaat atau konsep the rule of law ini identik dengan konsep negara hukum di Indonesia? Buku yang berjudul Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila ini membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara hukum, bagaimana sejarah dan perke…
Obyek kajian hukum administrasi adalah pemerintahan (bestuur). Lingkungan kekuasaan pemerintahan adalah lingkungan kekuasaan negara di luar kekuasaan legislatif dan yudikatif. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masy…