Pengantar hukum pidana : mengacu pada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tangg…

Tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepe…

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawab…

Hukum pidana pemilu

Secara sistematis, buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 1 Pengantar; Bab 2 Kepemiluan di Indonesia; Bab 3 Hukum Pidana & Pemilu; Bab 4 Tindak Pidana Pemilu; Bab 5 Stelsel Pidana Pemilu; Bab 6 Hukum Acara Pidana Pemilu; Bab 7 Putusan Pidana Pemilu; Bab 8 Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi; Bab 9 Tanggung Jawab Pidana Partai Politik. Hadirnya buku ini di tengah khalayak, diharap…

Asas permaafan hakim (rechterlijk pardon)

Buku berjudul “Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” adalah hasil pemikiran dan pengamatan penulis terhadap politik hukum pidana, khususnya terfokus pada asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Penulis memotivasi karyanya dari rasa keingintahuan yang besar terkait kasus-kasus pidana di Indonesia. Dengan harapan aga…

Hukum acara pidana Islam (HAPI)

Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…

Hukum pembuktian pidana di Indonesia : perbandingan HIR dan KUHAP

Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…

Hukum acara jinayat

Hukum Acara Jinayat adalah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ini penting untuk dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa yang mendalami ilmu hukum di Indonesia terutama hukum Islam. Oleh karena itu, matakuliah Hukum Acara Jinayat merupakan matakuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah …

Cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786238364657

Deskripsi Fisik

vi, 102 hal. : 23 cm.

Pengarang

Ika Dewi Sartika Saimima

No. Panggil

345 Sai c

Hukum pidana anak di Indonesia

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminai pun menunjukkan gejala yang sama de…

Percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana

Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar …

Politik hukum pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786025339189

Deskripsi Fisik

xiv, 82 hal. : 23 cm.

Pengarang

Edi Ribut Harwanto

No. Panggil

345 Har p

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat Perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pi…

Perbandingan hukum pidana

Perbandingan hukum pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan.Pada mulanya perbandingan hukum pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta hukum pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perkembangan hukum pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri se…

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup : perspektif viktimologi dalam…

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dewasa ini terus meningkat dengan menimbulkan dampak dan korban sangat sangat kompleks. Permasalahan ini tidak terlepas daripenegakan hukumnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya tersebut adalah faktor hukumnya sendiri (substansi perundang- undangan di bidang lingkungan hidup). Analisa penulis dalam buku ini disimpulkan ba…

Hukum pidana

Buku inin membahas tentang hukum positif Indonesia dan mengetengahkan kajian hukum pidana. Kajian ini merupakan studi hukum normatif yang sangat mendasar untuk mengetahui hukum positif yang berlaku serta didukung oleh teori, konsep, dan pendapat para pakar hukum pidana yang teruji keilmuannya. Materi pokok buku ini tentang teori hukum pidana, delik dalam hukum pidana, berlakunya hukum pidana, t…

Dekonstruksi asas praduga tidak bersalah : Pembaruan Tekstualitas Formulasi N…

Buku sederhana ini menelaah mengenai formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah, baik pada tataran norma maupun ide dasar (nilai/value) yang dikandungnya. Penggunaan paradigma critical theory et.al beserta pemikiran para tokoh pemikir hukum kritis, memberikan pemahaman baru bahwa formulasi asas demikian memerlukan pembaruan hukum. Oleh karenanya, langkah reorientasi dan reformasi hukum positif (form…

Perbuatan pidana ujaran kebencian : ragam dan studi kasus

Buku ini memberikan pembahasan secara utuh ujaran kebencian baik dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi, landasan filsafat hukum, teori hukum pidana terkait perbuatan pidana serta regulasi. Tidak mau terjebak dalam tataran teori, penulis mengupas ujaran kebencian dari sisi praktis dengan menjelaskan permasalahan penggunaan bahasa yang multitafsir sehingga diusulkan solusi baik secara prev…

Konsep pemidanaan berbasis kerugian ekonomi : menuju hukum pidana yang berkea…

Berbicara tentang sistem hukum pidana, setelah menentukan seorang tersangka memenuhi semua unsur pasal yang disangkakan dan faktor criminal liability, yang terpenting adalah penentuan besar sanksi pidana maupun yang lain. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori pun yang melandasi putusan hakim secara rasional dan adil yang bisa menjelaskan beban sanksi pidana yang dijatuhkan. Buku in…

Pelajaran hukum pidana bagian 2 : penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, p…

Selain diperlukan oleh mahasiswa fakultas hukum, buku ini juga diperlukan oleh para praktisi hukum yang menerapkan ketentuan tindak pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP. karena tindak pidana dibentuk dan ditetapkan atas dasar asas-asas hukum pidana berikut teori-teori/doktrik hukumnya. oleh karena itu, ketika tindak pidana diterapkan dalam kasus-kasus konkret tidak bisa keluar dari…

Pelajaran hukum pidana bagian 3

Buku ini memberikan pembahasan yang luas tentang hukum pidana beserta cakupannya dengan diawali pemberian batasan tentang hukum pidana untuk mempermudah pembaca dalam memahami arti hukum pidana. Materi pelajaran Hukum Pidana ini dipelajari dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PHI), Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.