Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Pembatasan hak bank : selaku kreditor separatis dalam proses kepailitan

Kehadiran lembaga kepailitan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sebagai pengganti faillismentverordeningStb. Tahun 1905 No. 217 Jo. Stb. Tahun 1906 No. 348 yang merupakan hukum kepailitan peninggalan hukum kolonial Belanda, sebenarnya bertujuan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang secara…

Pengantar hukum dagang

Buku ini disiapkan bagi mahasiswa hukum yang ingin mendalami hukum dagang. Meskipun demikian, buku ini juga bermanfaat bagi pihak lain yang tertarik untuk mempelajari dan memahami hukum dagang. Namun karena luasnya cakupan hukum dagang, buku ini tidak dimaksudkan untuk membahas secara rinci berbagai mated hukum dagang, melainkan hanya membahas hal-hal pokok dari ruang lingkup hukum dagang. Hal-…

Pengantar hukum siber Indonesia

PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA ini merupakan revisi buku PENGANTAR HUKUM SIBER INDONESIA yang telah ada sebelumnya. Perkembangan Hukum Siber di Indonesia yang begitu cepat luar biasa tidak diimbangi dengan infrastruktur hukum yang memadai. Sehingga banyak terjadi kekosongan hukum yang terpaksa diisi dengan menafsirkan hukum yang teiah ada, khususnya dalam hal Perdata Siber, demikian juga Pidan…

Hukum jaminan di Indonesia ; kajian berdasarkan hukum nasional dan prinsip ek…

Seiring dengan perkembangan hukum dan berkembangnya perekonomian di negara mana pun, perseorangan [person) dan/atau badan-badan usaha (baik berbadan hukum ataupun tidak) kadangkala memerlukan "dana tambahan" untuk mengembangkan kehidupan dirinya dari perseorangan [person) dan/atau badan-badan usaha yang bersangkutan. Dana tambahan tersebut bisa didapatkan melalui pinjaman pada badan-badan usaha…

Politik hukum lingkungan : dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonom…

Munculnya berbagai persoalan lingkungan, antara lain disebabkan karena tidak dipahami, dilaksanakan, dan ditegakkannya prinsip dan norma hukum lingkungan secara komprehensif sesuai dengan politik hukumnya. Buku ini mengulas secara mendasar dan komprehensif tentang konsep, landasan dasar, dan dinamika politik hukum lingkungan, serta refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah. Ulasan yang san…

Asas-asas hukum pidana islam

Buku ini memberikan jawaban atas sederet pertanyaan itu dan hal-hal lainnya terkait hukum pidana Islam. Sebelum memaparkan hukum pidana Islam, buku ini menjelaskan terlebih dahulu seputar hukum pidana, Islam dan syariah, serta hukum, moral dan keadilan. Selanjutnya dibahas terkait hukum pidana Islam meliputi mulai dari definisi, ruang lingkup, asas, dan tujuan hukum pidana Islam, percobaan, pe…

Hukum perdagangan internasional

Salah satu alasan semakin diperlukannya hukum perdagangan internasional adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan – kebijakan dan praktik – praktik perdagangan internasional yang merugikan negara lainnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perdagangan internasional. Kehadiran buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuh…

Pengantar hukum ketenagakerjaan

Buku ini disajikan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa jurusan hukum, pelaku hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan, mengenai hukum perburuhan/ketenagakerjaan di Indonesia.

KUHP Dan KUHAP

Manfaat terpenting dengan ditulisnya buku KUHP dan KUHAP yang ditunjukan kepada masyarakat luas, mahasiswa dan praktisi hukum adalah memberikan tidak hanya pengertian yang tersurat dalam KUHP, namun juga yang tersirat di dalamnya sehingga maksud dan penerapannya tidak melenceng dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Penulis memperkaya buku ini dengan putusan-putusan Mahkamah Agung…

Hukum tata negara Indonesia

-

Hukum angkutan udara : berdasrkan UU RI No. 1 Tahun 2009

Buku ini membahas tentang masalah angkutan udara yang diatur dalam UURI No.1 Tahun 2009, yang meliputi kebijakan baru transportasi udara berkenaan dengan modal perusahaan penerbangan (airline capital), komposisi saham (shares composition), kepemilikan pesawat udara (aircraft ownership), jaminan bank (bank guarantee), sumber daya manusia (resource person), kebijakan tarif penumpang (passenger t…

Dasar-dasar hukum perburuhan

Edisi

Ed. I, cet. 11

ISBN/ISSN

9789797694890

Deskripsi Fisik

viii, 284 hal. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.01 Asi d

Filsafat hukum : refleksi kritis terhadap hukum dan hukum Indonesia (dalam di…

Dari buku ini penulis mengajak pembaca untuk melihat lebih jeli, dalam dan jauh mengenai hakikat hukum, mengetahui kebenaran, keadilan, kemanusiaan, nilai, etika dan moral di balik hukum, mencari mulai dari yang terbuka sampai kepada yang masih tersembunyi di dalam hukum, serta memahami hukum sebagai pertimbangan nilai dan postulat, hingga untuk kembali pada suatu kesadaran, memenuhi hukum-Nya.

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali memuat kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Penulis buku ini bukan hanya seorang akademisi, melainkan juga praktisi dalam bidang Hukum selama beberapa tahun, sehingga diharapkan buku ini…

Hukum HAM dan hukum humaniter

Buku "ringan" tidak terlampau tebal mengenai hukum HAM dan hukum humaniter ini, sebenarnya merupakan kumpulan naskah yang pernah penulis buat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan bentuk sosialisasi ataupun diseminasi hukum HAM maupun hukum humaniter yang melibatkan sejumlah instansi, baik dalam maupun luar negeri, misalnya: TNI, ICRC, NCHR, PUSHAM-UII Yogyakarta.…

Hukum Adat Indonesia

Hukum adat atau hukum tidak tertulid didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakatnya, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system stabillized interactional expectancies, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum ada…

Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia

Buku Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia ini menyoroti perkembangan hukum waris adat di Indonesia yang dipengaruhi oleh ketiga sistem kekerabatan tersebut. Masalah kedudukan dan hak-hak janda, duda, dan anak dalam hukum waris adat serta perkembangannya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung juga tersaji di dalamnya. Di samping itu, guna memberikan pemahaman yang holistik kepada pe…

Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim : berbasis nilai-nilai hukum dan …

Kajian dalam buku ini berangkat dari sebuah fenomena ketidakadilan yang semakin masif. Peradilan—mulai tingkat pertama hingga kasasi—sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan, ‘mati suri’ dengan mengeluarkan putusan- putusan yang tidak adil. Adagium putusan hakim tidak adil, adalah sebuah stigma yang menggejala dalam proses respons masyarakat. Adil kian absurd di saat peradilan meniad…

Mahir menulis studi kasus hukum

Buku ini dengan sengaja diberi judul Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH). Isinya menjabarkan secara detail langkah- langkah operasional menulis SKH dari awal sampai akhir, yaitu dari sejak memaparkan kasus hukum yang dipilih, sampa pada penyusunan opini hukumnya (legal opinión). Oleh karena itu, isi buku ini lebih bersifat memberikan petunjuk praktis bagi para mahasiswa hukum yang akan menu…