Perlindungan hukum terhadap invensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah semakin berkembang dengan pesat dan cepat. Kemudahan-kemudahan yang di berikan dapat menjadi faktor penyebab munculnya jenis kejahatan baru yang semakin berkembang. Banyak orang-orang yang menyalahgunakan pengetahuan mereka untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka, tapi merugikan orang lain. Salah satu contohnya adalah dengan melan…

Buku ajar pengantar filsafat hukum

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6913-39-5

Deskripsi Fisik

xii, 158 halaman ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 ABD b

Hukum kewarisan Perdata Barat : pewarisan menurut undang-undang

Diterbitkan atas kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pengantar hukum tata negara Indonesia

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang ditujukan kepada manusia dan masyarakat baik tertulis yang berisi perintah dan larangan, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum tata negara yakni seumpulan peraturan yang mengatur organisasi dalam suatu negara, hubungan antara alat perlengkapan negara atau instansi-instansi pemerintah dalam garis vertikal dan horizo…

Hukum perceraian

Buku ini memberikan pemahaman tentang hukum perceraian menurut hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Oleh karena itu, materi dan pembahasan dalam buku ini lebih sistematis dan komparattf yang terintegratif serta mendalam sampai ke dasar filosofisnya dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang membahas tentang hukum perceraian hanya sebagai bagian (bab tertentu) dari buku yang membahas …

Dekonstruksi asas praduga tidak bersalah : Pembaruan Tekstualitas Formulasi N…

Buku sederhana ini menelaah mengenai formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah, baik pada tataran norma maupun ide dasar (nilai/value) yang dikandungnya. Penggunaan paradigma critical theory et.al beserta pemikiran para tokoh pemikir hukum kritis, memberikan pemahaman baru bahwa formulasi asas demikian memerlukan pembaruan hukum. Oleh karenanya, langkah reorientasi dan reformasi hukum positif (form…

Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia : hukum perjanjian berlanda…

Penulis bermaksud untuk memperkenalkan suatu asas di bidang hukum kontrak yang dapat memberikan dasar dan landasan baru pada asas-asas pokok hukum kontrak dan pranata hukum yang ada di dalam hukum positif, sebagaimana diketahui hukum positif khususnya hukum kontrak yang dimuat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesungguhnya merupakan “warisan” Hukum Belanda yang sudah jelas memakai …

Perlindungan terhadap para pencari suaka di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786026539601

Deskripsi Fisik

viii, 108 hlm. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.083 Pel p

Prosedur pendaftaran tanah : tentang hak milik, hak sewa guna, dan hak guna b…

Kejelasan status tanah semakin dituntut apalagi dalam sebuah negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk kian hari kian bertanbah. Adanya kejelasan status tanah akan memastikan hak yang melekat atas tanah tersebut. Buku ini menjelaskan tata cara dan lankah2 pendaftaran tanah dalam memperoleh hak atas tanah. Buku Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak milik, Hak Sewa Guna, dan Hak…

Hak cipta : perlindungan hukum terhadap penciptaan karya film dalam bentuk Di…

Perkembangan kejahatan berupa penjualan DVD (Digital Versatile Disc) bajakan semakin marak terjadi di indonesia. Pembajakan hak cipta Karya film dalam bentuk DVD mendapat perhatian cukup serius di kalangan aparat penegak hukum. Pelanggaran atas hak kekayaan intelektual yang terjadi telah mencapai taraf yang cukup memprihatinkan karena besamya kerugian yang dialami oleh pencipta baik secara mete…

Hukum pajak

Jika kita menelusuri dalam literatur kepustakaan yang sudah diketahui oleh umum, kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu policy. Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam arti yang luas policy mempunyai …

Hukum administrasi negara

Jika kita menelusuri dalanritteratur kepustakaan sudah diketahui oieh umum, kata kebijakan diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu policy. Istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam arti yang luas policy mempunyai dua…

Ilmu hukum menuju modernisasi berbasis pancasila

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786237311768

Deskripsi Fisik

viii, 213 hal. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Ang i

Metode penelitian hukum : sebagai suatu pengantar

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786237311744

Deskripsi Fisik

viii, 100 hal. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.072 Ang m

Hukum waris

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 101 hal. : il. ; 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.05 Uma h

Negara hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 106 hal. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.48 Ang n

Pokok-pokok hukum dagang Indonesia

Seperti kita ketahui, Hukum Dagang bersumber terutama pada: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku 111 perihal Perikatan, b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan c. Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sesuai dengan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dewasa ini, selain meliputi materi perdagangan pada umumny…

Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia

Di Indonesia Hukum Dagang diatur/bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1848 dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD. Dalam KUHD diatur antara lain, bentuk-bentuk perusahaan seperti Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, dan Perseroan Terbatas Tahun 1848, perantara perdagangan, surat-surat berharga, asuransi, dan pengangkutan di darat dan di laut. Hukum Dagang …

Hukum orang dan keluarga : perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam dan…

Suatu masyarakat -besar atau kecil- selalu dimulai dari orang seorang yang kemudian meningkat menjadi keluarga. Kemudian kumpulan keluarga-keluarga itu yang menjadi kelompok-kelompok yang mungkin bernama kampung, desa, negeri, dan seterusnya menjadi bangsa dalam sebuah negara (Prof. Drs. H. Amura). Dari uraian di atas, tampak bahwa aspek kehidupan yang langsung mengenai kehidupan seseorang d…

Peran negara dalam perlindungan konsumen muslim terhadap produk halal

Sejatinya, peran negara adalah menciptakan kesejahteraan (welfare state) dan perlindungan (protection) termasuk kepada konsumen Muslim. Maka, sesungguhnya tujuan tersebut " merupakan state interests!al-maslahah al-dauliyyah. Peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal adalah control of misleading information. Peran tersebut merupakan wajib kafa'i (collective responsibi…