Politik hukum di Indonesia

Buku ini tergolong langka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih didominasi oleh metode normatif-deduktif. Metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya. Yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, mem…

Hukum pidana baru Indonesia : penjelasan lengkap mengenai aturan umum KUHP baru

Buku ini juga menyoroti isu-isu kontemporer dalam hukum pidana, seperti pertanggungjawaban korporasi, pidana dan tindakan bagi anak, serta pendekatan pemidanaan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Dengan gaya bahasa yang reflektif dan lugass, buku ini menjadi referensi esensial bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta segenap pihak yang ingin memahami perubahan signifikan d…

Pengantar hukum keluarga : sebuah pendekatan multidisipliner

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786234891539

Deskripsi Fisik

xx, 167 hlm. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

2X4.3 Faj p

Perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law

Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law. Perbandinganya meliputi model dan sistem pidana, proses permeriksaan perkara, sistem pembuktian, alat dan barang bukti, keterangan saksi dan ahli, bukti surat, serta keterangan terdakwa.

Hukum acara perdata secara elektronik

Hukum Acara Perdata secara Elektronik merupakan buku yang mengulas proses berperkara dalam perkara perdata secara elektronik. Sebelumnya, proses beracara perdata menggunakan cara konvensional, yaitu penggugat memasukkan gugatan secara langsung ke pengadilan. Namun, saat ini, dengan beracara secara elektronik, gugatan itu dapat dikirimkan melalui teknologi komunikasi dan informasi.

Pengantar hukum tata negara indonesia

Buku ini terdiri atas konsep hukum tata negara, sumber hukum tata negara, lembaga-lembaga negara, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, lembaga kepresidenan, kekuasaan kehakiman, sistem kewarganegaraan, sistem otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan demokrasi.

Dasar-dasar ilmu hukum : memahami kaidah, teori, asas, dan filsafat hukum

Hukum (undang-undang) itu kejam, tetapi seperti itulah yang tertulis. Namun perlu diingat bahwa hukum itu didasari dengan nilai moral-etika karena tujuan hukum adalah untuk memelihara kepentingan orang banyak, bukan hanya sekelompok orang, dalam rangka menegakkan hak-haknya. Penggambaran sekilas wajah hukum tersebut di atas, membawa pada arti pentingnya untuk selalu “menengok kembali”, meny…

Logika dan penalaran hukum

Saat ini perlu inovasi baru dalam membangun studi argumentasi yuridis, terutama pada ranah afektif. Untuk itu perlu dilakukan eksplorasi terhadap khazanah keilmuan hukum Islam yang kaya gagasan-gagasan inspiratif. Berdasarkan eksplorasi yang penulis lakukan selama hampir 15 tahun, terbukti adanya inovasi yang tergolong baru di zamannya. Di kalangan uṣūliyyūn klasik, ditemukan inovasi metodo…

Pengantar hukum Islam dan pelembagaannya di Indonesia

Buku ini mencoba menjawab kebutuhan untuk menyediakan literatur Hukum Islam yang relevan sesuai amanat kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan buku lain yang sejenis, buku ini disusun dengan memperhatikan cakupan materi minimal yang menjadi kesepakatan di antara Pengajar Hukum Islam Perguruan Tinggi Umum di Seluruh Indonesia, yang dikaitkan pula dengan karakterist…

Hukum administrasi negara : konsep, fundamental. perkembangan kontemporer, da…

Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan h…

Pengantar hukum pidana : mengacu pada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tangg…

Hukum zakat dan wakaf

Eksplorasi yuridis zakat dan wakaf tersaji secara komprehensif dalam buku Hukum Zakat dan Wakaf. Penulis mengorganisasi pembahasan dalam dua bagian yang berisi mulai dari esensi zakat dan wakaf hingga praktiknya di Indonesia. Dengan pendekatan sistematis, pembaca akan menguasai konsep hukum zakat dan wakaf serta penerapan keduanya. Kajian holistik tentang perkembangan hingga era modern dapat me…

Teori dan hukum konstitusi

Buku ini nyata-nyata ditulis sebagai ikhtiar scientific serius guna memberi tambahan referensi kepada mereka yang hendak melakukan studi mendalam perihal konstitusi. Menariknya, buku ini juga enak dibaca oleh orang kebanyakan. Tidak mudah untuk melahirkan tulisan demikian jika Anda bukan orang yang terbiasa menulis. Memahami sesuatu adalah satu hal. Menuangkan pemahaman itu ke dalam tulisan, le…

Tindak pidana lingkungan

Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…

Hukum acara pengadilan pajak : teori dan praktik

Buku Hukum Acara Peradilan Pajak: Teori dan Praktik merupakan sebuah panduan komprehensif yang membahas sistem peradilan pajak di Indonesia. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami aspek-aspek kunci seperti negara hukum, trias politica, hukum administrasi negara, dan peran penting yang dimainkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Buku ini juga menjelas…

Hukum acara pengadilan niaga

Hukum acara materil dan formil merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hukum materil tidak akan berfungsi atau berguna di tengah kehidupan bermasyarakat apabila tidak ada hukum formil yang mengatur pelaksanaannya. Hukum formil dimaknai sebagai hukum acara adalah motor penggerak dari diberlakukannya hukum materil. Pemahaman hukum formil harus berbanding lurus dengan pem…

Pembuktian dan praktik hukum acara pengadilan niaga

Buku ini mengulas secara komprehensif tentang hukum pembuktian di pengadilan niaga, khususnya dalam mengadili permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Serta permohonan lain yang diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di dalamnya akan dimuat pembahasan mendalam mengenai permohonan pencabutan kepailitan, permohonan pengesahan (homologasi) perdamaia…

Etika kedokteran dan hukum kesehatan

Buku Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Edisi ke-6 ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan dokter dalam menghadapi dinamika pelayanan kesehatan saat ini. Daftar Isi Bab 1 Pengertian Etika Kedokteran, Bioetika, dan Hukum Kesehatan Bab 2 Lafal Sumpah Dokter Bab 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Bab 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan …

Pokok-pokok hukum bisnis

Kasus-kasus yang terjadi dalam dunia bisnis belakangan ini seyogianya dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk para pelaku bisnis. Kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku menjadi salah satu sebab munculnya kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, pemahaman hukum bagi para pelaku bisnis, baik pengusaha maupun manajemen profesional merupakan suatu keharusan guna menghindari perilaku-peri…

Tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepe…

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawab…