Pencarian berdasarkan :
Pencarian terakhir:
Text
Surat dakwaan dalam hukum acara pidana
Perkembangan praktek penegakan hukum sangat memprihatinkan pada dewasa ini. Setiap instansi penegak hukum sering melampaui wewenang yang telah diatur dalam undang-undang. Hukum acara pidana menganut asas legalitas secara ketat, lebih ketat daripada asas legalitas dalam hukum pidana materiel. Dalam hukum pidana materiel, orang boleh dipidana berdasarkan perundang-undangan pidana {wettelijkstrafbepaling), sedangkan dalam hukum acara pidana, orang diperiksa sebagai tersangka, ditangkap, ditahan, dituntut, diadili hams berdasarkan undang-undang (strafwef), tidak boleh berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah. Sekarang banyak orang menafsirkan undang-undang secara akrobatik, misalnya pernyataan seseorang sebagai tersangka termasuk upaya paksa (dwangmiddelen) dan Putusan Praperadilan di luar ketentuan. KUHAP (Pasal 77 sd Pasal 82). Dalam buku ini juga diuraikan tentang penyusunan surat dakwaan yang sangat panjang lebar tidak "to the point", sulit dimengerti, bertentangan dengan kecenderungan yang seharusnya dakwaan itu cermat, jelas dan lengkap. Kata-kata "lengkap" dalam KUHAP (Pasal 143), tidak berarti panjang lebar dan tidak jelas. Lengkap maksudnya semua bagian inti delik (delictsbestanddelen) yang disebut memenuhi unsur delik harus termuat di dalamnya. Seharusnya, padat, singkat dan mudah dimengerti oleh terdakwa dan hakim.
Tidak tersedia versi lain
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah