Text
Akuntansi bendaharawan pemerintah daerah/kota
Pada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dibahas bagaimana dasar hukum sistem dan prosedurnya serta pertanggungjawabannya. Pajak penghasilan yang dibahas adalah Pasal 21, 22, 23, dan 26. Kasus komprehensif yang dicontohkan di akhir bab mencakup akuntansi untuk bendahara pengeluaran.
Pemegang amanat rakyat dalam mengelola keuangan negara/daerah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran maupun Bendahara Umum Negara/Daerah. Adapun kinerja yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai orang pribadi adalah bendahara. Kinerja bendahara sendiri dapat dihasilkan dengan kinerja yang dihasilkan terlebih dahulu oleh para Pengguna Anggaran. Disinilah keunikan atau keistimewaan fungsi bendahara, sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN) Pasal 10 bahwa Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional. Kompetensi bendahara dituntut harus mampu bersikap dan bertindak profesional dan proporsional dal
Tidak tersedia versi lain