➤
Image of Penerapan syarat formil dalam sengketa pilkada
Penanda Bagikan

Text

Penerapan syarat formil dalam sengketa pilkada

Secara lengkap dalam buku ini dijelaskan perkembangan tentang kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan gubernur dan wakil gubermur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan sejak tahun 2008 pada saat Pilkada menjadi rezim Pemilukada. Pada saat MK menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pemilukada, MK memeriksa dan memutus perkara Pemilukada tersebut menggunakan dasar UUD 1945, UU MK, UU Pemda, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada. Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan oleh MK untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilukada yang permasalahannya tidak hanya sebatas tentang “perselisihan tentang hasil” tetapi juga terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilukada.

Ketersediaan
#
Sirkulasi (Rak 4) 324.6 Tri p c.1
33851
Tersedia
#
Cadangan (Rak Cadangan) 324.6 Tri p c.2
33852
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Baca Di Tempat
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
324.6 Tri p
Penerbit
Depok : Rajawali Pers.,
Deskripsi Fisik
xx, 292 hlm. : 23 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786233728164
Klasifikasi
324.6
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1
Subjek
Election -- Pemilu
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar