Penerapan syarat formil dalam sengketa pilkada

➤

Text

Penerapan syarat formil dalam sengketa pilkada

Triningsih, Anna - Nama Orang;

Secara lengkap dalam buku ini dijelaskan perkembangan tentang kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan gubernur dan wakil gubermur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dilaksanakan sejak tahun 2008 pada saat Pilkada menjadi rezim Pemilukada. Pada saat MK menyelesaikan perselisihan tentang hasil Pemilukada, MK memeriksa dan memutus perkara Pemilukada tersebut menggunakan dasar UUD 1945, UU MK, UU Pemda, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada. Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan oleh MK untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilukada yang permasalahannya tidak hanya sebatas tentang “perselisihan tentang hasil” tetapi juga terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan Pemilukada.

Ketersediaan

Sirkulasi (Rak 4) 324.6 Tri p c.1

33851

Tersedia

Cadangan (Rak Cadangan) 324.6 Tri p c.2

33852

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Baca Di Tempat

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 324.6 Tri p
Penerbit: Depok : Rajawali Pers., 2022
Deskripsi Fisik: xx, 292 hlm. : 23 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: 9786233728164
Klasifikasi: 324.6
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: Cet. 1
Subjek: Election -- Pemilu
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Anna Triningsih

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar