Buku ini membahas mekanisme pelaksanaan lelang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku. Dalam hal ini pembaca dapat memahami aturan, norma, dan prinsip hukum dalam pengaturan lelang sebagaimana terdapat dalam Vendu Reglementdan peraturan pelaksanaannya. Buku ini terbagi dalam 5 bab. Bab kesatu mengenai sejarah lelang, sejarah kelembagaan lelang, dan sumber hukum lela…
Buku yang hadir di hadapan pembaca ini bermaksud menguraikan dan memba-has prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dengan adanya buku ini pembaca dapat mengetahui konsepsi dan rasionalitas penormaan dalam pengaturan mediasi di pengadilan sebagaimana terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta persamaan dan perbedaannya dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003.…
Istilah hukum jaminan (security of law, zekerheidsstelling, zekerheidsrechten) meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan. Intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dengan k…
Ditilik dari optik hukum perdata, hukum kebendaan atau hukum benda (zakenrecht) merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum kebendaan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek hukum), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (zakelijkrecht). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang …
Hukum perorangan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil. Wewenang, yakni hak dan kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya semua orang mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum (hak dan kewajiban). Kiranya tidak berlebihan kalau hukum perorangan ini diangg…
Perbankan syariah secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan ke…