Reformasi politik di Indonesia telah mengubah sistem tatanan kehidupan negara. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Partisipasi itu terwujud dalam tuntutan akan akuntabilitas publik mapun pusat. Arti penting akuntabilitas dalam good goverment tampaknya semakin disadari sebagaimana terlihat d…
-
-
-
-
-
-
Dalam buku ini disajikan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU ini terdiri dari empat bab. Bab I mengenai Ketentuan Umum yang berisikan pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan Kepegawaian. Bab II mengenai jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak-hak pegawai negeri. Perlu pula diatur pengelolaan pegawai negeri agar menjad…
-
-
Kemajuan teknologi ini telah mendorong lahrnya hak-hak kekayaan intelektual (HaKI), yaitu hak-hak atas kekayaan intelektual yang timbul dan lahir karna kemampuan manusia. HakI dapat berpa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya itu bernilai. HaKI merupakan pendorong utama terbentuknya hak paten. Hak Paten adalah hak…
-
-
Buku ni berisikan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaan Undang-udang Perseroan Terbatas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggaabungan, Peleburan, dan Pengambililalihan Perseroan…
Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia memberikan kedudukan yang khusus kepada Bank Indonesia untuk lebih menjamin independensi, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam ben…
-