Text

Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi : implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PPU-IV/2006

---

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang pembentukkannya berdasarkan Pasal 53 UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Rl Tahun 2002 Nomor 1 37, TLN Rl Nomor 4250) telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, bahwa: Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan, diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota dan I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H. Achmad Roestandi, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, Harjono, H. Abdul Mukhtie Fadjar, serta Soedarsono, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin, 18 Desember 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada ha

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345.1 Dja m

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika., 2010

Deskripsi Fisik

x, 510 hal. : 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789790073661

Klasifikasi

345.1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

I, 1

Subjek

Pengadilan Tipikor

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar