Ditapis dengan
Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah
Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789796927487
- Deskripsi Fisik
- x, 230 hal. : il. ; 24 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 657.3 Suw p
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya
Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)
- Edisi
- Cet.1
- ISBN/ISSN
- 9790652518
- Deskripsi Fisik
- vi, 526 hlm. : 22 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 348.598 Ind u
Kajian multisektoral pengelolaan sumber daya air di Provinsi Sumatera Selatan…
Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki arti penting dan memegang peranan si dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem pa Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan I and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas me dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas se diharapkan dapat berperan dalam proses peng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 46 hal. : 21 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 352.14 Sek k
Undang-Undang Pemda : UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. UUPILKADA2014 2. UUDESA2014 3. UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, DPD) 2014 4. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 5. UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme 2013 6. UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P3) 7. UU Lembaga Keuangan Mikro 2013 8. UU Organisasi Kemasyarakatan 2013 9. UUPelayananPublik2013 10. Amande…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790075924
- Deskripsi Fisik
- viii, 646 hal. ; 21 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- R 348.598 Ind u
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…
Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786029557596
- Deskripsi Fisik
- 352 hlm. : 18 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 348.598 u
Akuntansi bendaharawan pemerintah daerah/kota
Pada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dibahas bagaimana dasar hukum sistem dan prosedurnya serta pertanggungjawabannya. Pajak penghasilan yang dibahas adalah Pasal 21, 22, 23, dan 26. Kasus komprehensif yang dicontohkan di akhir bab mencakup akuntansi untuk bendahara pengeluaran. Pemegang amanat rakyat dalam mengelola keuangan negara/daerah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran maupun Be…
- Edisi
- I, 1
- ISBN/ISSN
- 9786027811591
- Deskripsi Fisik
- xii, 320 hal, : 23 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 657 Rah a
Akuntansi pemerintahan : implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah
-
- Edisi
- I, 2
- ISBN/ISSN
- 9789791486606
- Deskripsi Fisik
- xxxiv, 222 hal. : 25 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 657.48 Afi a
Hukum Pemerintahan Daerah
Otonomi daerah merupakan pencerminan dari Denokrasi Pancasila di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena …
- Edisi
- 1
- ISBN/ISSN
- 9793576448
- Deskripsi Fisik
- XII, 305 hlm; 21cm
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 342.06 Sya h
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah