Ditapis dengan
Kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama : UU No. 7 Tahun 1989
Sejarah perundang-undangan Indonesia mencatat lagi satu undang-undang, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang dikenal sebagai Undang-undang tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini telah masuk dalam Lembaran Negara RI No. 49 Tahun 1989. Undang-undang ini merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasa-an peradilan di negara Republik Indonesia. Undang-undang N…
- Edisi
- II, 5
- ISBN/ISSN
- 9798767799
- Deskripsi Fisik
- xviii, 374 hal. : 23 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 347.1 Har k
Kekuasaan pengadilan tinggi dan pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat ban…
Pengadilan tinggi sebagai instansi peradilan tingkat kedua ditujukan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan . tingkat pertama yang belum memuaskan para pihak yang beperkara. Ketidakpuasan tersebut diakomodasi oleh hukum dengan mcnciptakan upaya hukum banding. Untuk melanjutkan proses pencarian keadilan di tingkat tersebut, tak ayal lagi, diperlukan pemahaman yang utuh tentang proses pemerik…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9793421304
- Deskripsi Fisik
- xii, 180 hal. : 23 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 347.1 Har k
Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata
tebal, padat berisis, luas dan lengkap kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum ditanah air. betapa tidak buku ini merupakan refrensi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun bagai mana menegakan prinsip keadilan (fairness) dan kesiimbangan (blance) bagi pemohon dan pemohon eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata. …
- Edisi
- II
- ISBN/ISSN
- 9793421010X
- Deskripsi Fisik
- XVII, 478 hlm; 23cm
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 346 r
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah