Hakikat pinjaman daerah dalam perspektif otonomi daerah di Indoneisa

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786234890167

Deskripsi Fisik

viii, 120 hlm. : 23 cm.

Pengarang

Samsul Arifin

No. Panggil

352.14 Ari h

Politik otonomi daerah : untuk penguatan NKRI

Ir. H. Isran Noor, MSi yang kini menjadi W Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wsemakin diakui sebagai sosok pimpinan pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan tata kelola pemerintahan di tingkatlokalKutaiTimurakantetapijuga dalam dunia politik yang lebih luas. Gagasan dan pemikirannnya yang bernilai solutif - tidak hanya mengedepankan persoalan yang dihada…

Desain otonomi daerah dalam tinjauan sektoral : studi kasus Provinsi Kalimant…

Otonomi daerah sejatinya adalah upaya untuk menggali potensi dan kebutuhan daerah melalui kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah. Sehingga, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola hubungan dengan pemerintah pusat serta mengelola keuangannya bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Kerangka pembangunan daerah yang dilaksanakan saat ini sudah mulai berger…

Mengkaji implementasi dan tuntutan baru otonomi khusus : perspektif DPD RI

Kehadiran lembaga DPD Rl memiliki art) penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (checks and balances) dalam lembaga legislatif. Keberadaan DPD Rl bertugas menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas sehingga diharapkan d…

Otonomi daerah dan desentralisasi : dilengkapi UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan …

Seiring dengan berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, terjadi pergeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera…

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah Dalam Otonomi

atomomi daerah tidak hanya berhenti pada aspek politik semata, tetapi mempunyai banyak segi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, dalam proses pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan sumberdaya yang memadai dan cukup agar otonomi berhasil. oleh karena itu kebijakan otonomi daerah dibarengi dnegan kebijakan desentralisasi fisikal, sebagai awal untuk mendukung dan meningk…