Beban pembuktian dan kekuatan pembuktian dalam perkara pidana

Buku Beban Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian dalam Perkara Pidana ini mengulas secara rinci tentang pembuktian peradilan pidana. Beban pembuktian dalam perkara pidana umumnya berada di pihak penuntut umum, yaitu jaksa, yang harus membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian harus dilakukan secara sah, meyakinkan, dan sesuai dengan hukum acara p…

Pembaharuan sistem hukum pidana : melalui rekodifikasi demokratis konsolidasi…

Di dalam buku ini menyajikan pandangan-pandangan KUHP baru dan konsep hukum pidana dari para pakar hukum pidana indonesia dari hasil seminar, lokakarya, penataran nasional yang diramu menjadi bahan tulisan ilmiah sebelum KUHP Nasional disahkan oleh pemerintah.

Ancaman sanksi pidana : terhadap black podcaster dalam membuat konten podcast…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786234890259

Deskripsi Fisik

xii, 184 hlm. : 24 cm.

Pengarang

Edi Ribut Harwanto

No. Panggil

345 Har a

Reformulasi politik hukum pidana yang bernilai filsafat pancasila

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786234890198

Deskripsi Fisik

x, 124 hlm. : 23 cm.

Pengarang

Edi Ribut Harwanto

No. Panggil

345 Har r

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkunga…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

9786026913807

Deskripsi Fisik

x, 72 hlm. : 24 cm.

Pengarang

Djoni S Gozali

No. Panggil

345 NIR m

Kompilasi jurnal ilmiah internasional nasional prosiding artikel dalam perspe…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786236031872

Deskripsi Fisik

xiv, 484 hal. : 24 cm.

Pengarang

Edi Ribut Harwanto

No. Panggil

345 Har k

Filosofi pendekatan keilmuan hukum dengan pendekatan religius dalam upaya mem…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786236031308

Deskripsi Fisik

xviii, 234 hal. : il. ; 24 cm.

Pengarang

Edi Ribut Harwanto

No. Panggil

345 Har f

Keadilan restorative justice : implementasi politik hukum pidana bernilai fil…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786236031971

Deskripsi Fisik

xiv, 168 hlm. ; 30 cm.

Pengarang

Edi Ribut Harwanto

No. Panggil

345 Har k

Hukum pidana baru Indonesia : penjelasan lengkap mengenai aturan umum KUHP baru

Buku ini juga menyoroti isu-isu kontemporer dalam hukum pidana, seperti pertanggungjawaban korporasi, pidana dan tindakan bagi anak, serta pendekatan pemidanaan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi. Dengan gaya bahasa yang reflektif dan lugass, buku ini menjadi referensi esensial bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta segenap pihak yang ingin memahami perubahan signifikan d…

Perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law

Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law dan common law. Perbandinganya meliputi model dan sistem pidana, proses permeriksaan perkara, sistem pembuktian, alat dan barang bukti, keterangan saksi dan ahli, bukti surat, serta keterangan terdakwa.

Pengantar hukum pidana : mengacu pada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tangg…

Isu mutakhir perkembangan peradilan pidana

Buku ini membahas kajian konseptual sistem peradilan pidana terkait perkembangan sistem peradilan pidana secara elektronik) dan teoritis terhadap (asas hukum acara pidana, teori hukum acara pidana, sistem pembuktian) untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi berupa pengembangan dan kemampuan berfikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul pada proses penegakkan hukum dan bekerja…

Tindak pidana lingkungan

Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…

Tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepe…

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawab…

Hukum pidana pemilu

Secara sistematis, buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 1 Pengantar; Bab 2 Kepemiluan di Indonesia; Bab 3 Hukum Pidana & Pemilu; Bab 4 Tindak Pidana Pemilu; Bab 5 Stelsel Pidana Pemilu; Bab 6 Hukum Acara Pidana Pemilu; Bab 7 Putusan Pidana Pemilu; Bab 8 Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi; Bab 9 Tanggung Jawab Pidana Partai Politik. Hadirnya buku ini di tengah khalayak, diharap…

Asas permaafan hakim (rechterlijk pardon)

Buku berjudul “Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” adalah hasil pemikiran dan pengamatan penulis terhadap politik hukum pidana, khususnya terfokus pada asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Penulis memotivasi karyanya dari rasa keingintahuan yang besar terkait kasus-kasus pidana di Indonesia. Dengan harapan aga…

Hukum acara pidana Islam (HAPI)

Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…

Hukum pembuktian pidana di Indonesia : perbandingan HIR dan KUHAP

Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…

Penahanan prapersidangan di Indonesia = pre-trial detention in Indonesia

Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih h…

Hukum acara jinayat

Hukum Acara Jinayat adalah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ini penting untuk dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa yang mendalami ilmu hukum di Indonesia terutama hukum Islam. Oleh karena itu, matakuliah Hukum Acara Jinayat merupakan matakuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah …