Ditapis dengan
Undang-Undang RI No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerinta daerah adalah mengurus pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi tersebut merupakan sumber pendapatan daerah, yang penggunaannya untuk membiayai pelaksanaan program-program pemerintahan daerah. Tentunya, seluruh lapisan masyarakat wajib mengetahui undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah agar pembangunan bisa be…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786029558395
- Deskripsi Fisik
- 192 hlm. : 19 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 343.04 u
Undang-Undang Republik Indonasia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga…
Sebagai upaya menjaga perkembangan perekonomian nasional, sebagaimanayangdiamanatkan GBHN, dibuatlah aturan-aturan tertentu, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-undang ini memberikan jaminan pada pemerintah untuk memperoleh dana pembangunan. Sebagai upaya sosialisasi undang-undang tersebut …
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786029558401
- Deskripsi Fisik
- 262 hal. : 19 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 343.04 k
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa…
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, dalam pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi masalah pendanaan ini, pemerintah menciptakan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah adalah pajak penghasilan. Untuk memperla…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786029558432
- Deskripsi Fisik
- 418 hal. : 20 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 343.4 d
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah