Ditapis dengan
Perampasan harta hasil korupsi : perspektif hukum pidana yang berkeadilan
Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang Negara yang diambil dan dinikmati secara melawan…
- Edisi
- Ed. I, cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024227593
- Deskripsi Fisik
- x, 244 hal. : 23 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 345.01 Sup p
Sistem peradilan Tipikor terpadu di Indonesia : teori dan praktik
Buku ini awalnya sebagai bahan diskusi pada matakuliah Sistem Peradilan di Indonesia bagi mahasiswa program Pascasarjana Magister llmu Hukum Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah mendapat saran dan pendapat agar dibukukan sehingga dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Akhirnya penulis lebih menyederhanakan dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam praktik beracara khusus…
- Edisi
- Ed. I, cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024226862
- Deskripsi Fisik
- xii, 266 hal. : il. ; 23 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kas s
Hasil eksaminasi putusan PK perkara sudjiono timan dan bunga rampai pencegaha…
Akademisi dan pakar hukum di Indonesia sendiri melihat keanehan dalam PK yang diputuskan oleh MA. Atas dasar itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggelar diskusi hasil eksaminasi atas putusan PK No 97/PK/PID.SUS/2012 terdakwa korupsi BLBI Sudjiono Timan itu. “Ini bukti dari para dekan hukum karena atas raasa kepedulian penegakan hukum. Salah satu eksaminasi de…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786024251598
- Deskripsi Fisik
- x, 250 hlm. : 23 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 345.01 Her h
Tindak pidana gratifikasi
Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9786021500835
- Deskripsi Fisik
- x, 197 hlm. ; 23 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 345.01 Mul t
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi : dalam tindak pidana korupsi pask…
Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …
- Edisi
- Cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789790077591
- Deskripsi Fisik
- xii, 238 hal. : il. ; 21 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 345.01 Kri s
Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi
Pada dewasa ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Se…
- Edisi
- Ed. I, cet. 1
- ISBN/ISSN
- 9789794142073
- Deskripsi Fisik
- xii, 288 hal. : 21 cm.
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 345.01 San p
Problematika Penegakan Hukum Dan Langkah-langkah Kejaksaan RI di Dalam Penang…
-
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 25 hlm; 21cm
- Pengarang
- -
- No. Panggil
- 345 Pro p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah