Tindak pidana lingkungan

Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…

Tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepe…

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawab…

Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencuciang uang

Edisi

Ed. I, cet. 4

ISBN/ISSN

9786024254070

Deskripsi Fisik

xiv, 258 hal. : il. ; 23 cm.

Pengarang

Yunus Husein

No. Panggil

345.02 Hus t

Tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah

Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan …

Perampasan harta hasil korupsi : perspektif hukum pidana yang berkeadilan

Negara sebagai representasi warga negara atau masyarakat merupakan pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Pengambilan uang negara secara melawan hukum oleh pelaku tindak pidana korupsi dan para pihak yang menikmatinya akan menghambat hak-hak warga negara (masyarakat) untuk mendapatkan pelayanan pembangunan dengan uang Negara yang diambil dan dinikmati secara melawan…

Sistem peradilan Tipikor terpadu di Indonesia : teori dan praktik

Buku ini awalnya sebagai bahan diskusi pada matakuliah Sistem Peradilan di Indonesia bagi mahasiswa program Pascasarjana Magister llmu Hukum Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Setelah mendapat saran dan pendapat agar dibukukan sehingga dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Akhirnya penulis lebih menyederhanakan dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan dalam praktik beracara khusus…

Hasil eksaminasi putusan PK perkara sudjiono timan dan bunga rampai pencegaha…

Akademisi dan pakar hukum di Indonesia sendiri melihat keanehan dalam PK yang diputuskan oleh MA. Atas dasar itu, Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menggelar diskusi hasil eksaminasi atas putusan PK No 97/PK/PID.SUS/2012 terdakwa korupsi BLBI Sudjiono Timan itu. “Ini bukti dari para dekan hukum karena atas raasa kepedulian penegakan hukum. Salah satu eksaminasi de…

Tindak pidana gratifikasi

Substansi penegakan hukum tindak pidana gratifikasi belum jelas pengaturannya, baik dalam undang-undang tindak korupsi maupun dalam berbagai ketentuan lainnya. Hal ini disebabkan belum jelasnya pengaturan yang membedakan antara suap dan gratifikasi. Pada umumnya baik gratifikasi maupun suap memiliki keterkaitan dalam mempengaruhi kedudukan penyelengara negara. Dalam prakteknya, gratifikasi tela…

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi : dalam tindak pidana korupsi pask…

Buku ini membahas mengenai beberapa hal berikut ini: 1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dapat dilakukan oleh Korporasi. 3. Kapan dan dalam hal bagaimana suatu Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi …

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi

Pada dewasa ini, fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia makin marak dan sekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti budaya, dan lemahnya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan cenderung tidak berdaya guna. Se…

Tindak pidana pornografi

Pada hakikatnya pornografi mengandung tiga sifat, yaitu kecabulan, eksploi-tasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan. Misalnya Artis menyanyi di atas panggung sambil bergoyang menirukan gerakan orang bersenggama. Dalam hal ini terhadap Artis tersebut dapat disebut menyanyi dengan mengeksploitasi seksual. Kelakuan demikian mengandung kecabulan. Oleh karena itu, melanggar norma kesusilaan umum…

Problematika Penegakan Hukum Dan Langkah-langkah Kejaksaan RI di Dalam Penang…

-

Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime) : urgensi pengaturan dan celah…

Topikyang diangkat oleh penulis dalam buku ini merupakan topikyang aktual dan cukup kontroversial. Keberadaan tindak pidana yang diformulasikan dalam Undang-undang ITE masih layak untuk dikritisi, karena dalam hal penerapannya masih menyisakan polemik. Salah satu di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari misalnya. Oleh karena itu, sangat relevan pengkajian atas urgensi pengaturan dan celah huku…

Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

Perdagangan orang atau human traffickin merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan merupakan bentuk perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus-menerus berkembang secara nasional ataupun internasional. Permasalahan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan besarsehingga pemerintah Indonesia melahirkan…

Illegal fishing : pertanggungjaaban pidana korporasi di wilayah perairan Indo…

Praktik kejahatan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia selama ini kian marak. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi bangsa dan negara pada umumnya serta masyarakat pesisir pada khususnya. Pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, nilai kerugian akibat illegal fishing bisa mencapai US$ 20 miliar, atau Rp240 triliun…

Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan : yang lahir dari hubung…

Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang ■ telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak mudah dan bisa berlarut-larut; yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in krach…

Tindak pidana khusus

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusu…

Pembahasan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian…

Pembahasan buku ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Agar memudahkan pembaca dalam memahami pasal perpasal, ayat perayat dari Undang-Undang ini, maka penulis sengaja membagi uraian dalam buku ini menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut. - Bagian Pertama : Pendahuluan;…

Tindak pidana khusus

Salah satu kejahatan yang mengerikan adalah korupsi yang merugikan uang negara atau uang rakyat, dengan tujuan memperkaya diri sendiji, yang selama ini di Indonesia menduduki ranking pertama di dunia. Luar biasa, siapa yang menyangka seorang koruptor yang telah merugikan miliaran rupiah hanya dijatuhi hukuman antara 4-7 tahun, tetapi seorang pencuri ayam harus dibui selama dua tahun. Di mana se…