Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daera…

Asas otonomi daerah memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga ada keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan undang-undang otonomi daerah, penye-lenggaraan pemerintahan dititikberatkan pada daerah atau disebut desentralisasi. Buku ini memuat Undang-Undang Republik Indon…

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa

-

Pedoman Pengurusan Keuangan Daerah Dan Keuangan Desa

-

Pangeran Dipati Ukur

-

Kumpulan Lagu Daerah

Lagu-lagu daerah termasuk salah satu bentuk keanekaragaman budaya Nusantara. Lagu-lagu ini diciptakan , dinyanyikan, dan di sebarkan dari ujung sumatra sampai ujung papua. Sebagai salah satu kekayaan budaya, sudah seharusnyalah lagu-lagu dilestarikan dan dikenalkan ke seluruh warga negara Indonesia. DEngan begitu, seluruh warga negara akan mengetahui dan memahami keanekaragaman budaya. Lebih la…

Akuntansi bendaharawan pemerintah daerah/kota

Pada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dibahas bagaimana dasar hukum sistem dan prosedurnya serta pertanggungjawabannya. Pajak penghasilan yang dibahas adalah Pasal 21, 22, 23, dan 26. Kasus komprehensif yang dicontohkan di akhir bab mencakup akuntansi untuk bendahara pengeluaran. Pemegang amanat rakyat dalam mengelola keuangan negara/daerah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran maupun Be…

Akuntansi pemerintahan : implementasi akuntansi keuangan pemerintah daerah

-

Rambutan : komoditas unggulan dan prospek agribisnis

Rambutan merupakan salah satu jenis buah tropis yang layak diancang sebagai komoditas unggulan pertanian. Peluang pemasaran buah rambutan cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, baik di pasar domestik (da-lam negeri) maupun pasar internasional. Kondisi ini mengisyaratkan adanya peluang yang baik bagi pengembangan agribisnis tanaman rambutan di ber-bagai daerah yang mempunyai keunggulan k…

Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan …

Otonomi daerah dan desentralisasi : dilengkapi UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan …

Seiring dengan berjalannya roda reformasi dalam bidang hukum, terjadi pergeseran pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera…

Kumpulan peraturan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan pos pemberdayaan kelu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 62 hal. ; 24,5 cm.

Pengarang

-

No. Panggil

352 Suy k

Citizen charter : reposisi peran warga dalam proses pembangunan daerah

Sejak proktamasi hingga detik ini, pemerintah kita agak abai untuk menangani masalah kemiskinan, Terakhir menurut data BPS sekitar 16-17 % dari 240 juta rakyat Indonesia atau sekitar .38 juta-39 juta rakyat ini masih berada dalam kubangan kemiskinart. Penyebab utama dari malapetaka kemiskinanan adalah karena pemerintah sejak kita merdeka tidak pernah merancang strategi pembangunan yang benar-be…

Hukum Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah merupakan pencerminan dari Denokrasi Pancasila di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara lebih luas kepada daerah-daerah yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Adanya pergeseran kewenangan dan kepentingan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena …

Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik…

Obligasi daerah : alternatif investasi bagi masyarakat dan sumber pendanaan b…

Dari tahun ke tahun kebutuhan daerah akan pendanaan terus mengalami peningkatan. Di sisi lain kemampuan keuangan, baikyangberasaldari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil maupun Dana Perimbangan dapat dikatakan sangat terbatas. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber dana alternative. Terbitnya UU no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan a…

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Peraturan Material Dalam Negeri Nomor 1…

-

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah Dalam Otonomi

atomomi daerah tidak hanya berhenti pada aspek politik semata, tetapi mempunyai banyak segi, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, dalam proses pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan sumberdaya yang memadai dan cukup agar otonomi berhasil. oleh karena itu kebijakan otonomi daerah dibarengi dnegan kebijakan desentralisasi fisikal, sebagai awal untuk mendukung dan meningk…

Ilmu Perbandingan Bahasa Nusantara (IPBN): Materi kuliah IPBN

-

Cerita Daerah Inak Rae-Bei Siga

-

Damarwulan

-