Pengantar hukum pidana : mengacu pada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tangg…

Isu mutakhir perkembangan peradilan pidana

Buku ini membahas kajian konseptual sistem peradilan pidana terkait perkembangan sistem peradilan pidana secara elektronik) dan teoritis terhadap (asas hukum acara pidana, teori hukum acara pidana, sistem pembuktian) untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi berupa pengembangan dan kemampuan berfikir kritis dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul pada proses penegakkan hukum dan bekerja…

Tindak pidana lingkungan

Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, meng…

Tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah untuk pembangunan kepe…

Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawab…

Hukum pidana pemilu

Secara sistematis, buku ini terdiri atas 9 bab, meliputi: Bab 1 Pengantar; Bab 2 Kepemiluan di Indonesia; Bab 3 Hukum Pidana & Pemilu; Bab 4 Tindak Pidana Pemilu; Bab 5 Stelsel Pidana Pemilu; Bab 6 Hukum Acara Pidana Pemilu; Bab 7 Putusan Pidana Pemilu; Bab 8 Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi; Bab 9 Tanggung Jawab Pidana Partai Politik. Hadirnya buku ini di tengah khalayak, diharap…

Asas permaafan hakim (rechterlijk pardon)

Buku berjudul “Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” adalah hasil pemikiran dan pengamatan penulis terhadap politik hukum pidana, khususnya terfokus pada asas permaafan hakim atau rechterlijk pardon. Penulis memotivasi karyanya dari rasa keingintahuan yang besar terkait kasus-kasus pidana di Indonesia. Dengan harapan aga…

Hukum acara pidana Islam (HAPI)

Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas s…

Hukum pembuktian pidana di Indonesia : perbandingan HIR dan KUHAP

Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki kara…

Penahanan prapersidangan di Indonesia = pre-trial detention in Indonesia

Penahanan sering juga disebut sebagai necessary evil untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, atau menghilangkan barang bukti. Oleh karena itu, upaya paksa pengekangan sementara atas kebebasan tersangka atau terdakwa diperlukan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Namun di lain sisi, penahanan dapat dikenakan terhadap mereka yang di hadapan hukum masih h…

Hukum acara jinayat

Hukum Acara Jinayat adalah perkara Jarimah yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Ini penting untuk dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa yang mendalami ilmu hukum di Indonesia terutama hukum Islam. Oleh karena itu, matakuliah Hukum Acara Jinayat merupakan matakuliah yang harus dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Hukum maupun Fakultas Syariah …

Tipologi dan perkembangan tindak pidana pencuciang uang

Edisi

Ed. I, cet. 4

ISBN/ISSN

9786024254070

Deskripsi Fisik

xiv, 258 hal. : il. ; 23 cm.

Pengarang

Yunus Husein

No. Panggil

345.02 Hus t

Buku ajar perlindungan saksi dan korban

Saksi dan korban merupakan faktor penentu atas keberhasilan pengung-kapan suatu kasus. Keberadaannya dibutuhkan dalam setiap tahap, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembuktian di persidangan. Tanpa adanya saksi dan korban, dapat dipastikan bahwa kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, testimoni menjadi referensi bagi para penegak hukum. B…

Cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786238364657

Deskripsi Fisik

vi, 102 hal. : 23 cm.

Pengarang

Ika Dewi Sartika Saimima

No. Panggil

345 Sai c

Tindak pidana pelayanan pertanahan dan pengadaan tanah

Buku yang berjudul Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini merupakan salah satu wujud keprihatinan kita dalam melihat banyaknya para pelaksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang harus mempertanggung-jawabkan bagian dari pelayanan pertanahan yang secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan …

Hukum pidana anak di Indonesia

Gejala perilaku tindak pidana anak di Indonesia, merupakan masalah aktual. Bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak, seperti penyalahgunaan NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) beserta bentuk-bentuk modifikasinya cukup menggejala di kalangan usia muda. Sementara itu, bentuk-bentuk perilaku tindak pidana anak yang menjurus tindak kriminai pun menunjukkan gejala yang sama de…

Percobaan, penyertaan dan gabungan tindak pidana

Buku ini berisikan kajian tentang percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku ini dibuat untuk melengkapi referensi hukum pidana yang sudah ada seperti delik dalam KUHP. Substansi buku ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai sifat percobaan, pemidanaan terhadap percobaan, percobaan tidak memadai, antara percobaan, makar …

Politik hukum pidana

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

9786025339189

Deskripsi Fisik

xiv, 82 hal. : 23 cm.

Pengarang

Edi Ribut Harwanto

No. Panggil

345 Har p

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat Perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pemahaman pi…

Hukum acara pidana : suatu orientasi wewenang pengadilan untuk mengadili

Buku ini merupakan mata pelajaran wajib yang sangat penting bagi fakultas hukum, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa serta peminat masalah hukum lainnya.

Perbandingan hukum pidana

Perbandingan hukum pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan.Pada mulanya perbandingan hukum pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta hukum pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perkembangan hukum pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri se…