Gus Dur, : Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka

Gus Dur berhasil membalik strategi penyelesaian konflik Aceh dan Papua. la memberikan keadilan, baru kemudian menuntut kesetiaan dengan tiga langkah: pengakuan, penghormatan, dan tranformasi kelembagaan negara untuk mengakomodasi mereka. Dengan itulah terbangun terbangun kewarganegaraan bineka yang didasarkan pada metodologi Islam Nusantara.

Sistem Pemerintahan Indonesia : menurut UUD 45 sebelum dan sesudah amandemen

Sistem pemerintahan UUD 1945 lama mengandung dualisme, yakni antara sistem pemerintahan presidential dan parlementer. Hal ini berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat, khususnya kalangan ahli hukum tata negara dan ilmu politik. Buku ini membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 pada sebelum dan sesudah amandemen. Buku ini menjelaskan model sistem pemerintahan, sistem pemerintahan…

Produk unggulan kota berbasis kearifan lokal di Provinsi Lampung

Pertama, tim penyusun mengajak marilah senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, mengingat sampai sekarang ini kita masih dikaruniai kenikmatan yang kita tidak sanggup untuk menghitung-hitungnya, terutama nikmat iman, islam, kesehtan, kehidupan, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kita sebagai Abdillah dan khalifah Allah SWT di muka bumi ini. Shalawat …

Potensi Kota Bandar Lampung dan Kota Metro Provinsi Lampung

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya. Dengan harapan yang besar. sehingga dapat menghasilkan output dari Penelitian Hibah Bersaing yang dibiayai oleh DIPA DITLITABMAS KEMENRISTEKDIKTI RI, tentang potensi-potensi yang dimiliki Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Buku dari merupakan output penelitian Hibah Bersaing yaitu membahas an…

Menghadang corona : advokasi publik di masa pandemik

Virus Corona mengancam dunia. Banyak negara yang warganya terpapar. Tidak satu pun di antara negara-negara itu yang siap menghadapi. Semuanya masih meraba dan berpikir mencari solusi. Sama dengan pandemi dan endemi yang pernah ada, Corona ini diperkirakan bukan yang terakhir. Bisa jadi suatu saat nanti akan muncul lagi penyakit-penyakit menular sejenis ataupun yang tidak sejenis. Karena itu, …

Politik otonomi daerah : untuk penguatan NKRI

Ir. H. Isran Noor, MSi yang kini menjadi W Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Wsemakin diakui sebagai sosok pimpinan pemerintahan yang tidak hanya mampu menjalankan tata kelola pemerintahan di tingkatlokalKutaiTimurakantetapijuga dalam dunia politik yang lebih luas. Gagasan dan pemikirannnya yang bernilai solutif - tidak hanya mengedepankan persoalan yang dihada…

Ilmu pemerintahan dan Al Quran

Dalam Al Quran banyak ayat yang memuat ajaran dan prinsip tentang politik, pemerintahan, hukum, administrasi, ekonomi, dan sebagainya, menyimak isinya merupakan seni dan keahlian tersendiri. Oleh karena itu apa yang ditangkap dan didapatkan darinya harus sesuai dengan keadaan realitas kemasyarakatan dan kenegaraan masa kini. Di zaman modern ini kita harus realistik, jangan memimpikan datangnya …

Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ ciaerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah dengan rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara ya…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789790612174

Deskripsi Fisik

456 hal. : 24 cm.

Pengarang

-

No. Panggil

R 657.661 Ind s

Government matters : American democracy in context

Context can make all the difference. Take those milk crates on the front cover, for example. By themselves, they're just milk crates—but grab a few more, arrange them in a certain pattern: suddenly they represent the American flag. The next time you look at the cover, will you see the crates, or pieces of the flag above? Government Matters seeks to put American Government in context for stud…

Essentials of accounting : for governmental and not for profit organizations

The twelfth edition of Copley's Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit Organizations provides a thorough overview of major issues affect¬ing the preparation of financial statements for federal, state and local governments as well as nongovernmental not-for-profit organizations. The text reflects current professional standards while focusing on those transactions and event…

AM Gov 2015-2016

Edisi

4rd ed.

ISBN/ISSN

9781259284267

Deskripsi Fisik

xix, 486 hlm. : ilus. ; 28 cm.

Pengarang

-

No. Panggil

320.473 Los a

American democracy now

Welcome to the fourth edition of American Democracy Now! In this program, we share our pas¬sion for politics while providing students with the foundation they need to become informed citizens in a rapidly changing democracy. In creating the first edition of American Democracy Now, we sought to merge our years of experience as classroom instructors and our desire to captivate students with the …

Accounting for governmental and nonprofit entities

Accounting for Governmental and Nonprofit Entities provides users with extensive, accurate, and up-to-date coverage of accounting and financial reporting for government and not-for-profit organizations, in addition to information on governmental auditing and performance measurement. The textbook uses a unique dual-track approach to teaching governmental accounting and features two independent c…

Akuntansi desa : panduan tata kelola keuangan desa

Buku ini berisi tentang akuntansi desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa yang perlu dilakukan oleh para perangkat desa khususnya oleh bendahara desa. Tata kelola keuangan yang akan dibahas dalam buku ini sesuai dengan Permendagri terbaru adalah mulai dari bagaimana membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku pajak, buku bank, buku…

Perencanaan pembangunan daerah

Buku dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) bab, yaitu: Bab I Arti dan Ruang Lingkup Perencanaan. Penulis menguraikan tentang apa arti dan tujuan dari perencanaan pembangunan, apa yang menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Penulis membagi menjadi beberapa subbab mengenai Permasalahan Mikro, Permasalahan Makro, Sistem Transportasi/Penyediaan Pra…

Membangun kemandirian desa : perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan …

Kebijakan yang mengatur mengenai desa pada realitasnya belum mampu mewujudkan kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa ibarat obyek eksperimentasi regulasi. Buku ini hadir untuk memberikan kontribusi atas persoalan-persoalan desa tersebut. Relevansinya diharapkan semakin besar seiring dengan berlakunya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam mendorong pembangunan kemandi…

Panduan penerapan reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi LKPD yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada BPK. Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk…

Case in comparative politics

Cases in Comparative Politics can be traced to an ongoing experiment under¬taken by the three comparative political scientists in the Politics and Government Department at the University of Puget Sound. Over the years the three of us spent much time discussing the challenges of teaching our introductory course in com¬parative politics. In those discussions we came to realize that each of us t…

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Dilenkapi . Bagan Pemerintahan Daerah . Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2003)