perpustakaan@ummetro.ac.id
Pilih Bahasa :
Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

  • Beranda
  • Profil
    Sejarah Visi Misi Struktur Organisasi Informasi Warta Perpustakaan
  • Layanan
    Referensi Bebas Pustaka Literasi Informasi Usul Koleksi
  • e-Resources
    e-Journal eBooks Jurnal Prodi
  • FAQ
  • Tools
    Reference Manager
  • Area Anggota

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pengkajian positioning fungsi pengawasan DPD RI dalam Musrenbang
Penanda Bagikan

Text

Pengkajian positioning fungsi pengawasan DPD RI dalam Musrenbang

Sekjen DPD RI - Badan Organisasi;

Kegiatan Kajian Mendudukkan Fungsi DPD Rl dalam Musyawarah Perencan Pembangunan (Musrenbang) ini, merupakan hasil penelitian yang melihat keberad DPD Rl dalam melakukan fungsi sebagai wakil daerah di pusat.Disamping ur menjembati kepentingan daerah di tingkat nasional, juga dapat berperan memberi penguatan secara langsung melalui pembinaan, konsultasi, ataupun pengawa terhadap kinerja pembangunan di daerah.
. Fungsi pengawasan DPD dijalankan dengan melakukan rapat dengan pemerir daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah (Pasal 224 Ayat (2) UU MD3). Ha berkaitan juga dengan tugas dan wewenang DPD dalam membahas dan mem1 pertimbangan atas RUU APBN dan APBN-P yang muatannya dapat dibicarakan kern apabila dalam proses artikulasi dan evaluasi terdapat usulan/aspirasi masyarakat y tidak terakomodir. Oleh karena itu, penting bagi DPD Rl ikut dalam proses pembahs Musrenbang yang merupakan instrumen dan mekanisme dalam menjaring mengintegrasikan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat dan pemerinta daerah, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memajukan daerah.
Keterlibatan DPD diharapkan dapat mensinergikan konsep dan kebija perencanaan pembangunan, yang pada saat ini masih di dasarkan pada kor parlementer/satu kamar. Di sisi lain keberadaan DPD dapat memfasilitasi perole anggaran pembangunan dari APBN, terutama bagi program-program yang dian§ penting namun tidak dapat dibiayai oleh APBD.
Diharapkan hasil kajian ini dapat membuka pemahaman dan proses musrent yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah. Sehingga bukti-bukti argumentatif yang didukung oleh fakta empiris dan logis di lapangan di menciptakan penguatan terhadap proses perencanaan pembangunan yang demok dan partisipatif.


Ketersediaan
#
Cadangan (4) 352.14 Sek p c.1
23347.1.7473
Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Baca Di Tempat
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.14 Sek p
Penerbit
Jakarta : Sekretaris Jendral DPD RI., 2014
Deskripsi Fisik
vi, 66 hal. : il. ; 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352.14
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pengawasan Administrasi Daerah
Musrenbang
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

NPP 1872042D2000003

Jalan KH. Dewantara No.116 Iring Mulyo Kota Metro, Lampung 16416

Link Terkait
  • UM Metro
  • Repository Dosen
  • Koleksi eBook Digital
  • UM Metro Press
  • Garuda Kemdikbud
Jam Operasional Layanan

Offline

Senin-Kamis 07.30 - 15.30 WIB
Jumat 07.30 - 11.30 WIB

Sabtu, Minggu, Cuti Bersama, dan Libur Nasional Tutup

Kontak


© 2025 — Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Metro
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?