Text

Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah

---

Pembentukan dan pembangunan hukum dalam bidang pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara Indonesia yang telah digariskan dalam konstitusi negara Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang berpihak kepada rakyat merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi hukum pengelolaan keuangan daerah, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah, dalam realitasnya belum mampu mengakomodasi secara komprehensif kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga masih terdapat celah yang dapat digunakan bagi mereka yang memiliki iktikad dan kesempatan untuk menyalahgunakan uang negara (rakyat). Untuk tingkat lokal, substansi hukum Peraturan Daerah tentang APBD pada umumnya disahkan oleh DPRD tanpa mempertimbangkan komposisi yang proporsional bagi kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Buku ini memaparkan aspek-aspek pentingyang menentukan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik (Good Financial Governance), bagai

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

343.3 Kar p

Penerbit

Jakarta : Kencana., 2013

Deskripsi Fisik

xiv, 362 hal. : 23 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786027985414

Klasifikasi

343.3

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

I, 1

Subjek

Hukum
Keuangan Daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar